TitikKataPariwara – Pesta demokrasi berupa Pemilihan Umum disingkat Pemilu 2024 tahap demi tahap telah dilalui hingga nanti hari H-nya nanti. Terkait hal itu semua pihak diminta untuk bersikap netral dan profesional.
Permintaan untuk bersikap netral dan professional itu, juga disampaikan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie.
Orang nomor satu di Tangsel ini, mengingatkan kepada penyelenggara maupun seluruh jajarannya khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Tangsel untuk bersikap netral dan professional dalam Pemilu 2024.
"Saya selalu mewanti-wanti kepada teman-teman saya di Pemerintahan Kota Tangerang Selatan untuk bersikap netral. Sekarang, foto-foto sudah tidak ada lagi menampilkan angka-angka yang disimbolkan dengan jari. Hanya semangat saja, mengepal," ucap Benyamin saat menghadiri Apel Siaga Persiapan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2024, di Kantor Bawaslu, Puspiptek, Setu, Jumat (24/11/2023).
Tak kepada ASN dan penyelenggara, Benyamin juga mengimbau kepada masyarakat untuk turut serta mewujudkan Pemilu yang berkualitas. Hal tersebut diwujudkan lewat penggunaan hak pilihnya di pesta demokrasi nanti.
"Salah satu ukurannya adalah partisipasi masyarakat yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kalau dipresentasikan, diharapkan pada angka 70-80 persen warga menggunakan hak pilihnya," kata Benyamin.
Hal senada juga disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tangsel, Muhammad Acep. Ia menyebutkan, bahwa netralitas dalam pemilu wajib dijaga. Baik oleh ASN, TNI/Polri termasuk pula jajaran penyelenggaranya.
"Yang paling utama, kita harus netral. Jangan sampai penyelenggara menjadi pemain dalam pesta demokrasi ini," ucapnya.
Untuk mewujudkan pemilihan yang demokratis, pengawasan dan penegakkan hukum harus pula dilakukan secara baik dan tegas.
"Maka kita harus menjaga integritas kita, rasa keadilan kita untuk peserta dan masyarakat. Maka tertulis untuk Panwaslu Kelurahan/Desa awasi, cegah, tindak, awasi terlebih dahulu. Kemudian, jika ada pelanggaran cegah dan jika tidak bisa dicegah maka lakukan penindakan. Itu yang kita lakukan dalam pengawasan pemilu," terangnya. (Advetorial)
