TitikKataPariwara - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) kembali meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke 12 kali secara berturut – turut.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Banten, Dede Sukarjo kepada Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Serang, pada hari ini, Selasa (7/5/2024).
Capaian WTP ini merupakan yang ketiganya di bawah kepemimpinan Wali Kota Benyamin Davnie dan Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan.
"Alhamdulillah ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh perangkat daerah, pada tahun anggaran 2022 yang lalu, kami telah memperoleh opini WTP dari BPK RI, lalu kami bertekad dan berupaya mempertahankan, dan akhirnya tahun anggaran 2023 kami kembali meraih opini WTP ," ucap Benyamin.
Bagi Benyamin, capaian ini berkat kerja keras seluruh pihak baik itu pemerintah dan juga stakeholder terkait yang membantu dan memastikan komitmen Pemkot Tangsel dalam tanggung jawabnya mengelola keuangan daerah.
"Namun, kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu melalui pemeriksaan ini, kami dapat informasikan dan mengetahui kelemahan itu, dan segera mungkin melakukan perbaikan pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang – undangan," ujar Wali Kota Benyamin.
Terkait dengan tindaklanjut rekomendasi dari BPK, Benyamin menegaskan akan segera membahasnya dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan DPRD Kota Tangsel.
Sementara itu, di kesempatan yang sama, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Dede Sukarjo mengapresiasi atas raihan WTIP yang diterima oleh Pemkot Tangsel.
"BPK mengucapkan selamat dan berikan apresiasi setinggi – tingginya kepada Wali Kota Tangerang Selatan beserta seluruh jajaran atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian ke – 12, " ucapnya.
Selanjutnya, Dede Sukarjo menyampaikan bahwa opini BPK Provinsi Banten terhadap capaian LKPD Kota Tangsel mendapatkan nilai 90, 23 % pada TLRHP (Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan).
“Karenya, kami berharap (kepada Pemkot Tangsel.red) untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK yang dimuat dalam TLRHP ini sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, “ jelas Dede.
Untuk itu, ia berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Advetorial)
